Kominfo Terlibat Judi Slot Online

Sanksi Tegas Bagi Pelanggar

Penerapan sanksi tegas bagi pegawai yang terlibat akan menjadi peringatan bagi staf lainnya agar tidak menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.

Peningkatan Teknologi Pemantauan Situs Ilegal

Kominfo akan mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi dan memblokir situs judi online. Teknologi ini diharapkan dapat mendeteksi situs-situs ilegal yang beroperasi secara terselubung.

Langkah Kominfo dalam Mencegah Praktik Serupa

Selain melakukan pembersihan internal, Kominfo juga akan memperkuat pengawasan dan implementasi sistem pemantauan di dalam institusi untuk mencegah kejadian serupa. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain:

Pengawasan Internal yang Lebih Ketat

Pengawasan terhadap aktivitas pegawai, terutama mereka yang berada dalam divisi yang memiliki akses ke data dan pengaturan jaringan, akan diperketat. Pegawai yang memiliki akses ke data sensitif akan dipantau lebih ketat agar tidak menyalahgunakan posisi mereka.

Tantangan Penindakan Judi Online di Indonesia

Judi online adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam menjaga ekosistem digital yang sehat dan aman. Dengan akses internet yang semakin luas, platform judi online kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Meski Kominfo telah menutup ribuan situs judi online dalam beberapa tahun terakhir, fakta bahwa ada oknum di internal yang justru terlibat dalam praktik ilegal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan pengendalian keamanan.

Nezar Patria mengakui bahwa tantangan utama dalam menindak judi online adalah keterbukaan dan kecepatan adaptasi teknologi. Banyak situs judi online yang terus bermunculan meskipun sudah diblokir, karena mereka dapat dengan mudah mengganti nama domain atau menggunakan metode lain untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, Nezar menekankan bahwa pihak Kominfo perlu memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, seperti kepolisian siber dan perusahaan penyedia internet, untuk menghadapi tantangan ini.

Kerja Sama dengan Instansi TerkaitP

ihak Kominfo akan meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan penindakan tegas terhadap jaringan judi online dan pihak-pihak yang terlibat.

Keterlibatan Pegawai Kominfo dalam Judi Online: Fakta Kasus

Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan oleh tim siber kepolisian yang menemukan keterkaitan beberapa pegawai Kominfo dengan jaringan judi online. Berdasarkan hasil investigasi, beberapa oknum tersebut diduga memiliki peran dalam melindungi atau bahkan memfasilitasi platform judi online yang saat ini semakin marak di Indonesia. Praktik ini tidak hanya ilegal, tetapi juga melanggar etika kerja dan komitmen pegawai Kominfo sebagai bagian dari lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penindakan terhadap situs-situs ilegal, termasuk judi online.

Data awal dari penangkapan menunjukkan bahwa beberapa pegawai ini diduga menerima kompensasi atau keuntungan finansial dari jaringan judi online. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap integritas dan pengawasan internal di tubuh Kominfo, terutama dalam memantau kinerja dan aktivitas staf yang terlibat dalam pengawasan konten internet.

Nezar Patria: Langkah Bersih-Bersih dari Dalam

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan langkah tegas dalam menangani kasus ini. Dalam pernyataannya kepada pers, Nezar menegaskan bahwa kasus ini akan menjadi momentum bagi Kominfo untuk melakukan reformasi dan pembersihan di internal lembaga.

“Kasus ini sangat memalukan dan tidak dapat ditoleransi. Kami berjanji untuk menindak tegas setiap pegawai yang terlibat. Proses bersih-bersih akan dilakukan secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kominfo,” ujar Nezar Patria.

Nezar juga menyatakan bahwa investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan apakah ada pegawai lain yang terlibat atau memiliki keterkaitan dengan jaringan perjudian. Pihak Kominfo bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait untuk mendalami kasus ini dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara administratif maupun hukum pidana.

Pentingnya Integritas pada pegawai Kominfo

Kasus pegawai Kominfo yang terlibat dalam jaringan judi online ini menyoroti pentingnya integritas dan pengawasan internal di lembaga negara. Melalui langkah tegas dan reformasi yang direncanakan, diharapkan Kominfo dapat memperbaiki citra dan kinerjanya dalam menjaga keamanan digital di Indonesia. Publik pun mendukung langkah Nezar Patria dan berharap agar kasus ini menjadi momentum perubahan bagi Kominfo untuk lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim telah memblokir 1 juta situs slot judi online yang beredar di jagat maya Indonesia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan bahwa pemblokiran memang telah dilakukan. Namun tak sedikit yang muncul lagi hingga menyusup ke situs pemerintah.

"Kita sudah blokir hampir 1 juta tapi muncul lagi muncul lagi, dan malah lebih berani lagi dengan menyusup ke situs pemerintah," kata dia pada Sabtu (26/8).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya pada awal Agustus lalu, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut telah memblokir lebih dari 800 ribu situs judi online sejak Juli 2018.

Menyoal situs pemerintah yang disusupi developer slot judi online, Usman menjelaskan bahwa Kominfo sudah memblokir kurang lebih lima ribu situs judi online yang masuk ke situs pemerintah.

Selain memblokir, Usman mengklaim sudah mengingatkan pengelola situs pemerintahan untuk mempertebal keamanan situs agar tidak mudah disusupi platform judi online.

"Di antaranya kami sarankan lakukan tes penetrasi secara rutin supaya kita tahu seberapa andal pertahanan situs kita," tutrnya.

Namun Usman tak menampik kalau pengelola situs pemerintahan tidak seideal yang dibayangkan, terlebih pada situs pemerintah daerah.

Saat ini, kata Usman, Kominfo akan berkoordinasi dengan kepolisian apakah akan membentuk satuan tugas untuk memberantas judi online ini.

Sebelumnya, Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengungkap masih banyak halaman judi online yang nebeng situs pemerintah.

"Indonesia darurat judi online. Ada hampir 4 juta halaman web judi di situs-situs pemerintahan (https://go.id)," kicau dia di akun X-nya, Selasa (22/8).

"ASN dan masyarakat yang mengunjungi situs pemerintah, langsung disuguhi informasi judi," imbuhnya.

Ismail menjelaskan situs-situs semacam ini merupakan hasil peretasan dengan metode deface, dan pengelola situs "tidak sadar, tidak lagi merawat situsnya, tidak lagi dikontrak untuk mengelola."

Dia menyebut masih ada 3 juta situs-situs pemerintahan yang disusupi oleh judi online, meski lebih dari 800 ribu situs sudah diblokir oleh pemerintah sejak 2018.

Selain itu, 1,2 juta halaman web judi online juga menyusup ke situs-situs akademik yang bisa dicari di mesin pencarian Google dengan kata kunci: gacor site:ac.id.

Terpisah, Menkominfo Budi Arie Setiadi juga berkomentar soal jutaan situs pemerintahan diduga disusupi game slot gacor alias judi online.

Budi tak menampik banyak situs pemerintah yang disusupi judi slot. Namun, ia menduga hal itu digerakkan oleh mesin.

"Iya masuk ke situs-situs pemerintah kan saya sudah tanya itu ya memang dulunya sembarangan. Itu juga belum tentu ada, yang gerakin bisa mesin," kata dia kepada wartawan, Rabu (23/8).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan, bahwa judi online merupakan tindakan yang ilegal. Judi online atau judi slot disebut sangat destruktif dan merusak rakyat.

"Kami serius untuk memberantas tuntas judi online. Kami blokir dan take down situs dan rekeningnya," tegas Budi melalui unggahan Instagram resminya.

Di satu sisi, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyebut pajak untuk judi online hanya sebatas wacana yang muncul di publik. Fokus Kominfo adalah memberantas dan menekan aktivitas judi online tersebut.

"Ini masih wacana sebetulnya, kita melihat maraknya judi onine ini. Selama 5 tahun terakhir sudah 840 ribu yang di take down, dan tentu saja pendekatan untuk menekan judi online ini diakukan dengan berbagai macam cara," kata Nezar saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

"Pertama kita coba memberantas dulu di ruang digital masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Beberapa waktu yang lalu, saat rapat dengan Komisi I DPR, Menkominfo sempat menyebut soal penarikan pajak judi online.

Mulanya Budi diminta komitmennya untuk memasukkan aturan larangan perjudian online itu ke dalam revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Budi kemudian menjawab dengan hasil diskusi dirinya dan sejumlah pihak yang menyarankan judi online untuk dipajaki.

"Saya bisa dapatkan komitmen bapak untuk memuat aturan larangan perjudian itu kita adopsi di dalam undang-undang revisi ITE?" tanya Christina saat raker, Senin (4/9).

"Begini Bu Christina, tadi kan saya bilang ini mesti diskusinya agak dingin. Karena bukan apa-apa, negara mau larang mau apa bukan, soal larangan bukan soal teknologinya," jawab Budi.

"Ini soal transnasional, polisi juga sudah bilang dengan saya, ini transaksional, kita tangkap mereka di Kamboja, di sana judi legal, ditangkep di Thailand legal loh judi,"

"Saya berdiskusi dengan banyak pihak bilang 'ya sudah dipajakin aja', misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau enggak, kita juga kacau'" sambung Budi.

Saat itu ia tak menjelaskan dengan terperinci apa maksud dari obrolan tersebut. Namun Budi menegaskan bahwa ia tidak akan memajaki judi online.

"Saya bukan dalam posisi itu," kata Menkominfo.

Saksikan video di bawah ini:

Pendidikan Etika dan Kepatuhan bagi Pegawai

Selain aspek teknis, Nezar juga menekankan pentingnya edukasi etika dan kepatuhan bagi pegawai Kominfo untuk menghindari pelanggaran hukum dan kode etik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai integritas dan tanggung jawab di kalangan pegawai.